HAK CIPTA DAN HAK PATEN BESERTA CONTOH TENTANG PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

HAK CIPTA DAN PATEN

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Hal-hal yang berkaitan dengannya secara garis besar dijabarkan dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai berikut.

1. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
6. Perbanyakan adalahpenambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
7. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
8. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Hak yang bisa diklaim oleh pemegang paten dan lisensi serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang paten dan lisensi.

 

  CONTOH JENIS HAK CIPTA YANG UMUM

Hak eksklusif

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

• membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
• mengimpor dan mengekspor ciptaan,
• menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
• menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,
• menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk "kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun".

Selain itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula "hak terkait", yang berkaitan dengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang dimiliki oleh pelaku karya seni (yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya), produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing (UU 19/2002 pasal 1 butir 9–12 dan bab VII). Sebagai contoh, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyiannya.

Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis (UU 19/2002 pasal 3 dan 4). Pemilik hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu (UU 19/2002 bab V).

Hak ekonomi dan hak moral

Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, sesuai penggunaan Persetujuan TRIPs WTO (yang secara inter alia juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan Konvensi Bern). Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut.

Menurut konsep Hukum Kontinental (Prancis), "hak pengarang" (droit d'aueteur, author right) terbagi menjadi "hak ekonomi" dan "hak moral" (Hutagalung, 2012).

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24–26 Undang-undang Hak Cipta.).

BAGAIMANA MEMPEROLEH HAK CIPTA?

Setiap negara menerapkan persyaratan yang berbeda untuk menentukan bagaimana dan bilamana suatu karya berhak mendapatkan hak cipta; di Inggris misalnya, suatu ciptaan harus mengandung faktor "keahlian, keaslian, dan usaha". Pada sistem yang juga berlaku berdasarkan Konvensi Bern, suatu hak cipta atas suatu ciptaan diperoleh tanpa perlu melalui pendaftaran resmi terlebih dahulu; bila gagasan ciptaan sudah terwujud dalam bentuk tertentu, misalnya pada medium tertentu (seperti lukisan, partitur lagu, foto, pita video, atau surat), pemegang hak cipta sudah berhak atas hak cipta tersebut. Namun demikian, walaupun suatu ciptaan tidak perlu didaftarkan dulu untuk melaksanakan hak cipta, pendaftaran ciptaan (sesuai dengan yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku pada yurisdiksi bersangkutan) memiliki keuntungan, yaitu sebagai bukti hak cipta yang sah.

Pemegang hak cipta bisa jadi adalah orang yang memperkerjakan pencipta dan bukan pencipta itu sendiri bila ciptaan tersebut dibuat dalam kaitannya dengan hubungan dinas. Prinsip ini umum berlaku; misalnya dalam hukum Inggris (Copyright Designs and Patents Act 1988) dan Indonesia (UU 19/2002 pasal 8). Dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, terdapat perbedaan penerapan prinsip tersebut antara lembaga pemerintah dan lembaga swasta.

*Ciptaan yang dapat dilindungi

Ciptaan yang dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri). Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan database dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli (UU 19/2002 pasal 12).

*)Penanda hak cipta

Dalam yurisdiksi tertentu, agar suatu ciptaan seperti buku atau film mendapatkan hak cipta pada saat diciptakan, ciptaan tersebut harus memuat suatu "pemberitahuan hak cipta" (copyright notice). Pemberitahuan atau pesan tersebut terdiri atas sebuah huruf c di dalam lingkaran (yaitu lambang hak cipta, ©), atau kata "copyright", yang diikuti dengan tahun hak cipta dan nama pemegang hak cipta. Jika ciptaan tersebut telah dimodifikasi (misalnya dengan terbitnya edisi baru) dan hak ciptanya didaftarkan ulang, akan tertulis beberapa angka tahun. Bentuk pesan lain diperbolehkan bagi jenis ciptaan tertentu. Pemberitahuan hak cipta tersebut bertujuan untuk memberi tahu (calon) pengguna ciptaan bahwa ciptaan tersebut berhak cipta.

Pada perkembangannya, persyaratan tersebut kini umumnya tidak diwajibkan lagi, terutama bagi negara-negara anggota Konvensi Bern. Dengan perkecualian pada sejumlah kecil negara tertentu, persyaratan tersebut kini secara umum bersifat manasuka kecuali bagi ciptaan yang diciptakan sebelum negara bersangkutan menjadi anggota Konvensi Bern.

Lambang © merupakan lambang Unicode 00A9 dalam heksadesimal, dan dapat diketikkan dalam (X)HTML sebagai ©, ©, atau ©

*Jangka waktu perlindungan hak cipta

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Amerika Serikat misalnya, masa berlaku hak cipta semua buku dan ciptaan lain yang diterbitkan sebelum tahun 1923 telah kadaluwarsa. Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun, atau sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Secara umum, hak cipta tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada tanggal meninggalnya pencipta.

Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran, atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh Negara atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama (UU 19/2002 bab III dan pasal 50).

*Penegakan hukum atas hak cipta

Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain.

Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan (UU 19/2002 bab XIII).

*Perkecualian dan batasan

Perkecualian hak cipta dalam hal ini berarti tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam hukum tentang hak cipta. Contoh perkecualian hak cipta adalah doktrin fair use atau fair dealing yang diterapkan pada beberapa negara yang memungkinkan perbanyakan ciptaan tanpa dianggap melanggar hak cipta.

Dalam Undang-undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia, beberapa hal diatur sebagai dianggap tidak melanggar hak cipta (pasal 14–18). Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah "kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan". Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Selain itu, seorang pemilik (bukan pemegang hak cipta) program komputer dibolehkan membuat salinan atas program komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Hak cipta foto umumnya dipegang fotografer, namun foto potret seseorang (atau beberapa orang) dilarang disebarluaskan bila bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret. UU Hak Cipta Indonesia secara khusus mengatur hak cipta atas potret dalam pasal 19–23.

Selain itu, Undang-undang Hak Cipta juga mengatur hak pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan atau mewajibkan pihak tertentu memperbanyak ciptaan berhak cipta demi kepentingan umum atau kepentingan nasional (pasal 16 dan 18), ataupun melarang penyebaran ciptaan "yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum" (pasal 17). ketika orang mengambil hak cipta seseorang maka orang tersebut akan mendapat hukuman yang sesuai pada kejahatan yang di lakukan

Menurut UU No.19 Tahun 2002 pasal 13, tidak ada hak cipta atas hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, ataupun keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya (misalnya keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa). Di Amerika Serikat, semua dokumen pemerintah, tidak peduli tanggalnya, berada dalam domain umum, yaitu tidak berhak cipta.

Pasal 14 Undang-undang Hak Cipta mengatur bahwa penggunaan atau perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli tidaklah melanggar hak cipta. Demikian pula halnya dengan pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pendaftaran hak cipta di Indonesia

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada bab IV Undang-undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah [Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia]]. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI. Permohonan pendaftaran hak cipta dikenakan biaya (UU 19/2002 pasal 37 ayat 2). Penjelasan prosedur dan formulir pendaftaran hak cipta dapat diperoleh di kantor maupun situs web Ditjen HKI. "Daftar Umum Ciptaan" yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

Hak Pemegang Paten

Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

 

1. dalam hal paten produk (paten sederhana): membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
2. dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. 
3. 
   

Kewajiban Pemegang Paten

Dalam hal paten proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten proses yang dimilikinya. Untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan lisensi, pemegang paten atau penerima lisensi suatu paten wajib membayar biaya tahunan.

Berikut ini penjelasaan, definisi, dan pengertian paten menurut Undang-Undang Haki yang berlaku di Indonesia.

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yarig secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

 

CONTOH UNADANG-UNDANG HAK CIPTA BIDANG INFORMASI 

*UNDANG-UNDANG TENTANG PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

UUD no 19 tahun 2002 tentang HAK CIPTA

Menjelaskan :

1.      Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta

2.      Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan

3.      Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya

4.      Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta

5.      Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya

6.      Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal 

7.      Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait

            Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau “ciptaan”. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti, paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

             Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu yang berlaku saat ini Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut pengertian hak cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (pasal 1 ayat 1).

            Fungsi dari Hak Cipta itu sendiri adalah memberikan Hak atau kekuasaan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Contoh kasus :

1.      Perkara gugatan pelanggaran hak cipta logo cap jempol pada kemasan produk mesin cuci merek TCL.

2.      Perseteruan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dengan restoran cepat saji A&W (20/3/2006)

UUD Telekomunikasi no 36 tahun 1999

            UU Telekomunikasi berguna untuk membatasi penggunaan jalur telekomunikasi dan hal-hal lain yang menyangkut per telekomunikasian. Bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, mernperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antarbangsa; bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi.

             Tujuan penyelenggaraan telekomunikasi dalam ketentuan ini dapat dicapai, antara lain, melalui reformasi telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka menghadapi globalisasi, mempersiapkan sektor telekomunikasi memasuki persaingan usaha yang sehat dan profesional dengan regulasi yang transparan, serta membuka lebih banyak kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah." dari kutipan penjelasan tersebut jelas bahwa sektor komunikasi sudah memiliki asa hukum yang jelas dalam menyatakan pendapat. Tetapi, saat ini masih ada saja masyarakat yang di pidanakan hanya karena sebuah surat elektonik. Sungguh tidak sesuai dengan apa yang tercantum pada Undang-Undang.

Contoh kasus

1.      Bocornya Data Pelanggan Telekomunikasi
            Jika dugaan kebocoran benar, hal itu pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU), itu pelanggaran terhadap Undang-Undang karena menurut UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, data pelanggan telekomunikasi harus dirahasiakan. pihak-pihak yang mungkin membocorkan adalah perusahaan telekomunikasi atau bank. Perusahaan-perusahaan telekomunikasi tentu saja memiliki data-data para pelanggan mereka. Sedangkan bank-bank biasanya memiliki klausul agar para nasabah mereka menyetujui jika bank-bank ingin memberi tahu pihak ketiga tentang data-data para pelanggan dalam rangka promosi dan lain-lain

2.      SMS Sampah
            Menurut Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, SMS sampah seperti itu termasuk dilarang sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dalam Pasal 21 UU itu disebutkan, penyelenggara jasa telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan atau ketertiban umum. Jika dikaitkan dengan ketentuan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, masyarakat dapat menuntut operator telepon selular karena tidak mengindahkan kenyamanan mereka selaku konsumen telekomunikasi.

UUD Informasi Tekhnologi dan transaksi elektronik(ITE)

            Saat ini kemajuan teknologi dan informasi berjalan dengan sangat cepat. Adanya internet memungkinkan setiap orang mudah untuk mengakses informasi dan bertransaksi dengan dunia luar. Bahkan internet dapat menciptakan suatu jaringan komunikasi antar belahan dunia sekalipun.

            UU ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan hukum yang seringkali dihadapi diantaranya dalam penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.  Hal tersebut adalah sebuah langkah maju yang di tempuh oleh pemerintah dalam penyelenggaraan layanan informasi secara online yang mencakup beberapa aspek kriteria dalam penyampaian informasi.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

a.       mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

b.      mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

c.        meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public

d.       membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan

e.       memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Contoh kasus :

         i.            Indoleaks Numpang Popularitas Wikileaks
Meskipun bisa dikategorikan membahayakan, situs Indoleaks belum bisa dijerat UU ITE. Karena sebagaimana yang dituliskan dalam UU ITE Pasal 32 ayat (3), “Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya”. Dengan artian bahwa barangsiapa yang menyebarkan informasi yang bersifat rahasia dengan seutuhnya maka tidak termasuk melanggar peraturan UU ITE, sehingga celah tersebut lah yang dimanfaatkan Indoleaks

       ii.            Blogger Terancam Undang-Undang Wikileaks
Akhir-akhir ini, pengguna blog ekstra waspada. Pasalnya, jika materi blog dianggap menghina seseorang, pemilik blog tersebut bisa diancam pidana penjara enam tahun dan denda Rp 1 miliar. Adalah Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyebutkan ancaman itu. Secara lengkap, ayat itu berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Selanjutnya, tercantum di Pasal 45 UU ITE, sanksi pidana bagi pelanggar pasal 27 ayat (3) yaitu penjara enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Kehadiran pasal itu membuat geram para blogger, lembaga swadaya masyarakat pemilik situs, dan para pengelola situs berita online. Mereka merasa terancam haknya menyiarkan tulisan, berita, dan bertukar informasi melalui dunia maya. Pasal itu dianggap ancaman terhadap demokrasi. Kini, mereka ramai-ramai mengajukan permohonan pengujian Pasal 27 ayat (3) UU ITE kepada Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.

     iii.             ICW Dukung Putusan MK Hapus Pasal Penyadapan
Indonesian Corruption Watch (ICW) mendukung langkah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus pasal aturan tentang tata cara penyadapan. Karena, jika pasal ini tidak dihapuskan akan menghambat upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi. Menurut Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho, dalam melakukan tugasnya, biasanya KPK menyadap nomor telepon kalangan eksekutif. Jika pasal tentang penyadapan ini diberlakukan, maka pada ujungnya Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) selaku eksekutif yang mengendalikan aturan penyadapan ini. Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal 31 ayat 4 UU/11/ 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal tersebut mengatur tentang tata cara penyadapan.

 

 

referensi:1. http://www.dgip.go.id/hak-cipta

2. http://hakintelektual.com/hak-cipta/pengertian-hak-cipta/

3. http://hakintelektual.com/hak-cipta/sifat-hak-cipta/

4. http://hakintelektual.com/paten/hak-dan-kewajiban-pemegang-paten/

5. http://hakintelektual.com/paten/pengertian-paten/

6. http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta

7. http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta#Sejarah_hak_cipta

PENGOLAHAN LIMBAH KARET

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Limbah merupakan hasil sisa dari sebuah proses yang tidak dapat digunakan kembali, apabila limbah ini terlalu banyak dilingkungan maka akan berdampak pada pencemaran lingkungan dan berdampak pada kesehatan dari masyarakat sekitar. Limbah dibagi menjadi dua bagian sumber yaitu limbah yang bersumber domestik (limbah rumah tangga) dan limbah yang berasal dari non-domestik (pabrik, industri dan limbah pertanian).Bahan-bahan yang termasuk dari limbah harus memiliki karakteristik diantaranya adalah mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif dan lain-lain. Masalah utama yang dihadapi oleh sumber daya air meliputi kuantitas air yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dan kualitas air untuk keperluan domestik yang semakin menurun. Kegiatan industri, domestik, dan kegiatan lain berdampak negatif terhadap sumber daya air, antara lain menurunkan kulitas air. Kondisi ini dapat menimbulkan gangguan, kerusakan, dan bahaya bagi makhluk hidup yang bergantung pada sumber daya air.Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dan perlindungan sumber daya air secara seksama. Kandungan mikroorganisme dalam air limbah sangat berbeda tergantung pada lokasi dan waktu, sehingga kebersihan dan kontaminasi air limbah sangat erat dengan lingkungan sekitar.Untuk mempertahankan hidupnya, mikroorganisme melakukan adaptasi dengan lingkungannya.Adaptasi ini dapat terjadi secara cepat dan bersifat sementara, ada juga yang bersifat permanen yang dapat mempengaruhi bentuk morfologi dan fisiologi secara turun temurun.Oleh karena itu, dalam pembuangan limbah baik yang domestik maupun yang non-domestik di daerah pemukiman sebaiknya dilakukan penataan ulang lokasi pembuangan limbah, agar aliran limbah dari masing-masing pemukiman penduduk dapat terkoordinasi dengan baik, dan tidak menimbulkan penyakit yang meresahkan kehidupan penduduk sekitar. Salah satu industri yang erat hubungannya dengan masalah lingkungan adalah industri karet. Kebutuhan bahan baku karet tersebut dipenuhi oleh petani karet berupa bahan olah karet berbentuk kepingan atau batangan balok, dari proses pengolahan karet tersebut menghasilkan limbah cair yang banyak mengandung senyawa organik. Pengendalian pencemaran yang ditimbulkan oleh limbah karet perlu mendapat perhatian yang serius untuk dipelajari dan diteliti agar tingkat pencemaran limbah yang dibuang keperairan berada dibawah baku mutu lingkungan (BML) yang telah ditetapkan. Hal ini memerlukan penanganan yang terpadu antara pihak pemerintah, industri dan masyarakat, juga diperlukan teknologi pengolahan limbah karet yang murah dan mudah dalam penanganannya, seperti melalui proses aerasi dan koagulasi. Produksi Bersih (Cleaner Production) merupakan suatu strategi untuk menghindari timbulnya pencemaran industri melalui pengurangan timbulan limbah (waste generation) pada setiap tahap dari proses produksi untuk meminimalkan atau mengeliminasi limbah sebelum segala jenis potensi pencemaran terbentuk. Istilah-istilah seperti Pencegaha Pencemaran (Pollution Prevention), Pengurangan pada sumber (Source Reduction), dan Minimasi Limbah (Waste Minimization) sering disertakan dengan istilah Produksi Bersih (Cleaner Production). Cleaner Production berfokus pada usaha pencegahan terbentuknya limbah. Dimana limbah merupakan salah satu indikator inefisiensi, karena itu usaha pencegahan tersebut harus dilakukan mulai dari awal (Waste avoidance), pengurangan terbentuknya limbah (waste reduction) dan pemanfaatan limbah yang terbentuk melalui daur ulang (recycle). Keberhasilan upaya ini akan menghasilkan pebghematan (saving) yang luar biasa karena penurunan biaya produksi yang signifikan sehingga pendekatan ini menjadi sumber pendapatan (revenue generator). http://dodikfaperta.blogspot.com/2012/02/pengolahan-limbah-karet-di-jember.html 1.2 Perumusan Masalah Dewasa ini permintaan pasar dunia terhadap karet terus meningkat setiap tahun.Keadaan ini mendorong Indonesia untuk terus meningkatkan produktivitas serta kualitas karet yang dihasilkan sehingga ekspor karet Indonesia dapat bersaing di pasardunia.Selain permintaan yang menguntungkan industry karet menyumbangkan banyak permasalahn terhadap lingkungan yang harus diperhatikan, yang terdiri dari limbah padat, cair, maupun gas.Untuk itu perludiketahui faktor-faktor untuk menyelesaikan permaasalahan tersebut, sehingga tinggimya produktivitas industri karet sejalan dengan kebijakan lingkungan yang berlaku. 1.3 Pembatasan Masalah Untuk memudahkan pembahasan dan pemecahan masalah agar penelitian ini terarah dan mengenai sasaran yang dituju, maka dibuat batasan-batasan masalah yatu : 1. Analisis limbah pada industry karet 2. Solusi penanganan limbah karet 3. Peraturan lingkungan 1.4 Tujuan 1. Untuk mengetahui limbah yang dihasilkan industry karet. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghasil limbah karet dan penanggulangannya. 3. Untuk mensinkronisasikan peraturan (AMDAL) dengan limbah yang dihasilkan. 1.5 Manfaat 1. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui cara penanggulangan imbah karet. 2. agar masyarakat mengetahui dampak dari limbah karet yang berpengaruh terhadap lingkungan. 3. agar masyarakat mengerti akan peraturan AMDAL sehingga tidak hanya memirkirkan keuntungan semata tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan. BAB II PEMBAHASAN 2.1 Sumber Limbah Industri Karet Apabila dilihat dari tahapan poduksi baik dari bahan baku berasal dari lateks dan bahan olahan karet rakyat (bokar), maka limbah yang terbentuk pada industri karet dapat berupa limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Kualitas bahan baku berpengaruhterhadap tingkat kuantitas dan kualitas limbah yang akan terjadi dengan rincian sebagai berikut :1. makin kotor bahan karet olahan akan mkin banyak air yang diperlukan untuk proses pembersihannya, sehingga debit limbah cairpun meningkat.2. makin kotor dan makin tinggi kadar air dari bahan baku karet olahan, akan makinmudah terjadinya pembusukan, sehingga kuantitas limbah gas/bau pun meningkat.3. bahan baku karet olahan yang kotor menyebabkan kuantitas lumpur, tatal dan pasir relatif tinggi.Pembersihan dilakukan melalui pengecilan ukuran, proses ini juga bertujuan untuk memperbesar luas pemukaan karet agar waktu pengeringan relatif singkat. Dengandemikian, limbah yang terbentuk dominan berbentuk limbah cair.Sumber limbah cair dapat dikategorikan dari proses produksi dengan rinciansebagai berikut: 1. Bahan baku olahan karet rakyat Bahan baku karet rakyat berbentuk koagulum (bongkahan) yang telah dibubuhi asamsemut, dan banyak mengandung air dan unsur pengotor dari karet baik disengaja maupuntidak disegaja oleh kebun rakyat. Sumber limbahnya antara lain: a. penyimpanan koagulum b. sebelum produksi terlebih dulu karet disempot air sehingga menghasilkan limbah c. pencacahan koagulum lalu di cuci dengan air lagid. proses peremahan dengan hammer mill juga menghasilkan limbah cair, waaupun jumlahnya relatif kecil2. Bahan baku berasal dari lateks kebun. Dalam proses produksi untuk meghasilkan karet digunakan air lebih sedikit, tetapimempunyai bahan kimia didalam air limbahnya. Sumber limbahnya adalah dari proses pencacahan dan peremahan.Pengaruh tiap parameter terhadap lingukungan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. BOD BOD merupakan salah satu parameter limbah yang ,e,beri gambaran atas tingkat polusiair. Semakin tinggi nilai BOD menunjukkan makin besar oksigen yang dibutuhkan olehmikroorganisme merubah organik.Makin tinggi kandungan bahan organik akanmenyebabkan makn berkurangnya konsentrasi oksigen terlarut di dalam air yangakhirnya berakibat kematian berbagai biota air.Pengurangan konsentrasi oksigen terlarutmenyebabkan kondisi aerob bergeser ke kondisi anaerob. b. COD COD mirip dengan BOD, bedanya osigen yang diperlukan merupakan oksigenkimiawi seperti O2 atau oksidator lainnya untuk mengoksidasi secara kimia bahanorganik menjadi senyawa lain seperti gas metan, amoniak, dan karbon dioksida. NilaiCOD selalu lebih tinggi daripada nilai BOD karena hampir seluruh jenis bahan organik dapat teroksidasi secara kimia termasuk bahan organik yang teroksidasi secara biologis. c. Padatan Terendap Padatan terendap menunjukkan jenos padatan yang terkandung di dalam cairan limbahyang mampu mengendap di dasar cairan secara gravitasi dalam waktu paling lama sekitar 1 jam. d. Padatan TersuspensiPadatan tersuspensi adalah padatan yang membentuk suspensi atau koloid. Secarakasat mata padatan ini terlihat mengapung atau mengambang serta mengeruhkan air karena berat jenisnya relatif rendah. e.Padatan Terlarut Padatan ini bersama-sama dengan suspensi koloid tidak dapat dipisahkan secara penyaringan.Pemisahannya hanya dapat dilakukan dengan proses oksidasi biologis ataukoagulasi kimia. f. Kandungan Nitrogen Bentuk senyawa nitrogen yang paling umum adlah protein amonia, nitrit dan nitrat.Ketiga jenis terakhir ini dihasilkan dari perombakan protein, sisa tanaman dan pupuk yang tersisa di dalam cairan limbah.g. Derajat Keasaman (pH)Suatu cairan dikatan bersifat normal bila pH = 7 . makin rendah nilai pH artinya air makin bersifat asam, sebaliknya makin tinggi bersifat basa. http://www.scribd.com/doc/48564500/Pengelolaan-Limbah-Industri-Karet 2.2.Limbah Yang Dihasilkan a) Limbah Cair Limbah cair karet merupakan air sisa produksi dari pengolahan karet menjadi benang karet dan air dari pembersihan alat/area. Limbah karet mengandung amoniak dan nitrogen total yang berbahaya apabila melewati batas standar yang telah ditetapkan sehingga dapat mencemari air sungai dan lingkungan sekitalnya. Pengolahan limbah cair tersebut dilakukan dengan menampungnya pada bak penampungan limbah untuk kemudian diendapkan, dsaring dan sisanya dialirkan ke lingkungan b)Limbah Padat Limbah padat yang dihasilkan berupa busa lateks dan sisa slab.Limbah padat hasil pengolahan dari IPAL berasal dari proses koagulasi kimia dengan Ferosulfat dikeringkan di drying bed ditampung di bak penampung. 2.3 Pengolahan Air Limbah

Collecting Reservoir Air buangan yang berasal dari pengolahan benang karet dialirkan melalui saluran parit ke bak collecting reservoir.Didalam bak collecting reservoir terdapat 3 sekat atau sisi dimana pada tiap-tiap pintu/ sekat tersebut ada terdapat saringan. Bak ini berguna sebagai bak pengontrol sludge atau residu asam asetat dan karet sehingga diharapkan waste water yang akan mengalir keproses selanjutnya terbebas dari sludge dan karet tersebut. Equalisation Basin Air buangan dari collecting reservoir dialirkan kedalam bak Equalisation Basin. Proses ini bertujuan untuk mengurangi atau mengembalikan variasi – variasi karakteristik air limbah agar segera tercapai kondisi yang optimum pada proses pengolahan selanjutnya. Dengan adanya bak equalisasi ini diharapkan debit aliran dan beban pencemaran yang bervariasi dapat diubah menjadi konstan atau mendekati konstan. Fungsi bak equalisasi adalah : - Meredam bahan akibat adanya fluktasi bahan organis yang dapat mengganggu proses biologis aerob. - Mengendalikan pH air limbah. - Mengurangi fluktasi debit air, sehingga bahan homogeny secara merata atau teratur diatur pengalirannya menuju proses selanjutnya. - Mencegah terjadinya konsentrasi bahan – bahan homogen beracun yang tinggi memasuki unit pengolahan biologis yang aerobic. Pada bak equalisasi ini dilakukan aerasi agar terjadinya homogenitas air limbah serta dapat terjadinya pencapaian Biochemical Oxygen Demand (BOD) yang diinginkan. Alkalization Basin Setelah dari bak equalisasi, air kemudian dipompakan kedalam bak alkalization basin. Proses alkalisasi ini dilakukan untuk memisahkan logam berat dari air limbah dengan menaikkan pH asam menjadi basa. Dimana dalam hal ini air limbah mengandung kadar zink yang tinggi, dan zink merupakan salah satu jenis logam yang mudah terikat dengan zat – zat lainnya. Pada bak alkalization ini dilakukan pengandjusan larutan caustic soda (penambahan NaOH 30%) dan penambahan polielektrolit yang secara otomatis akan membentuk endapan. Dan yang berupa sludge cair akan dialirkan ke bak sedimentasi basin. Sedimentasi Basin Air buangan yang berasal dari bak alkalization akan dialirkan kedalam bak sedimentasi. Proses sedimentasi ini bertujuan untuk mengendapkan fase lumpur yang terdapat pada air limbah sebagai hasil dari proses alkalisasi. Partikel air harus cukup besar agar dapat diendapkan dalam jangka waktu tertentu. Kecepatan pengendapan akan berbanding langsung dengan kuadrat diameter partikel – partikelnya. Jika partikel membentuk aglomerat maka kecepatan akan bertambah besar. Bak sedimentasi ini berbentuk spiral atau dapat dikatakan berbentuk lingkaran yang mempunyai 3 lapisan. Air limbah yang akan diolah akan masuk kebagian tengah pada bak pengendapan, kemudian dialirkan kebagian bawah dan kesamping. Pada waktu air mengalir kepermukaan sludge akan jatuh ke dasar bak secara gravitasi, kemudian air keluar melalui saluran yang dipasang secara radial. Lifhting Pump Station Air limbah dari bak sedimentasi akan dialirkan ke Lifhting pump station, dimana lifhting pump station ini berfungsi sebagai post sementara untuk pengumpulan phase cair. Kemudian air akan dimasukkan kedalam neutralisasi Basin. Neutralisasi Basin Bak netralisai dilakukan untuk menetralkan air limbah dari pH 10 menjadi pH 7 (netral). Pada proses ini dilakukan pengadjusan dengan menambahkan asam sulfat 30%. Proses netralisasi ini bermanfaatuntuk proses biologi, dimana diperlukan pH air limbah antara 6 - 8 sehingga tercapainya kondisi yang optimum. Bak Aerasi Lagon Air limbah kemudian dimasukkan ke dalam Bak Aerasi Lagon. Fungsi dari bak aerasi lagon ini adalah untuk menurunkan kadar COD dan BOD pada air limbah. Bak aerasi inni terdiri dari 5 lagon, dimana setiap lagon dilengkapi dengan aerator dengan jumlah yang berbeda. Adapun jumlah aerator pada tiap – tiap lagon yaitu : - Lagon I terdapat 105 pcs aerator. - Lagon II terdapat 98 pcs aerator. - Lagon III terdapat 56 pcs aerator. - Lagon IV terdapat 56 pcs aerator. - Lagon V terdapat 56 pcs aerator. Dalam bak aerasi ini terjadi reaksi penguraian zat organic yang terkandung di dalam air buangan secara biokimia oleh mikroba yang menjadi gas karbin monoksida dan sela yang baru. Jumlah mikroorganisme dalam lagon akan bertambah banyak dengan dihasilkannya sel – sel yang baru. Air buangan yang berasal dari lagon yang terakhir yaitu lagon V yang akan dialirkan ke dalam bak clarifier, dimana pada bak ini terdapat 3 lingkaran. Prinsip kerja dari bak clarifier ini yaitu dengan menggunakan system spuy. Di dalam clarifier terjadi proses pengendapan, yang dilakukan untuk memisahkan padatan tepung atau kotoran – kotoran yang mempunyai berat jenis yang lebih rendah dari sludge akan di kembalikan ke bak equalisasi. Kemudian air di masukkan ke Post Aeration I dan Post Aeration II. Dimana pada bak ini terjadi penguraian yang berlangsung dalam kondisi cukup O2 yang berguna untuk kelangsungan kehidupan mikroorganisme.Dari Post Aeration air buangan dapat dibuang langsung kebadan sungai, yang tentunya terlebih dahulu dianalisa di dalam laboratorium. Thickening Basin Selanjutnya Sludge phase limbah yang berasal dari bak sedimentasi akan dimasukkan ke dalam bak thickening. Diagfragma Pump Station (DPS) dan Filter Press Phase sludge kemudian akan di tarik ke dalam Diagfragma Pump Station, selanjutnya akan dimasukkan ke dalam Filter Press. Filter press berfungsi untuk mengepress kadar air dalam phase sludge, dan phase sludge dapat dibuang secara langsung ke lingkungan. Incenerator Phase sludge juga dapat dibakar di Incenerator dengan suhu 800◦C. Dimana dari 100 kg phase sludge setelah dibakar di incinerator akan berukuran menjadi 30 kg, dengan kata lain mengurangi phase sludge sebanyak 70%. http://rhiyanthepioners.blogspot.com/2012/01/desain-ipal-industri-karet.html 2.4. PERATURAN dan AMDAL 1) UULH Nomor 4 Tahun 1982 itu dapatdiuraikan sebagai berikut : a. bahwa lingkungan hidup sebagai konsep kewilayahan. b. wawasan tentang hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Kedua hal inimenimbulkan implikasi dan konsekuensi yang dijabarkan dalam azas-azas yangdianut yaitu : a. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. b. Pelestariankemampuan lingkungan hidup. c. Penguasaan sumber daya alam oleh negara. d.Keterpaduan dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup. 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. http://geografi-geografi.blogspot.com/2011/01/pengertian-lingkungan-hidup-menurut.html 3) Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 1997. Setiap kegiatan industri harus berupaya untuk secara konsisten melaksanakan setiap kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dipersyaratkan dalam setiap izin yang dimilikinya, maupun persyaratan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sebagai bentuk upaya pengelolaan lingkungan sebelum melakukan kegiatan usaha setiap industri wajib untuk mambuat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.17 thn 2001 ttg Jenis Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yg Wajib Dilengkapi AMDAL, jo. PP No.27 tahun 1999 dan Kepmen LH No.12/MENLH/3/1994 ttg Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. http://umum.kompasiana.com/2009/06/20/amdal-dan-pengelolaan-lingkungan-di-indonesia-7388.html BAB III KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN Pengolahan limbah dapat dikelompokkan kedalam pengolahan dari sumbernyayang disebut sebagai proses produksi bersih, dan pengelolaan saat limbah tersebut keluar dari proses produksi. Pengolahan limbah pendahuluan bertujuan untuk memisahkan zatatau unsur padatan kasar yang ada dalam air limbah dengan cara penyaringan untuk meminimalisasi gangguan dalam proses pengolahan limbah berikutnya Teknik pengelolaan air limbah secara efektif dan efisien serta berkesinambunganharus dilaksanakan dalam melakukan pengkajian dan inovasi penerapan teknologi produksi bersih, untuk mendukung terwujudnya undustri karet yang berdaya saing tinggidan berwawasan lingkungan. SARAN Sebaiknya parameter-parameter yang digunakan dalam pengendalian limbah insdustri karet lebih lengkap, agar diperoleh hasil pengolahan yang sesuai dengan kepentingan umum dan keseimbangan dengan memperhatikan pihak industry. Referensi 1. http://dodikfaperta.blogspot.com/2012/02/pengolahan-limbah-karet-di-jember.html 2. http://www.scribd.com/doc/48564500/Pengelolaan-Limbah-Industri-Karet 3. http://rhiyanthepioners.blogspot.com/2012/01/desain-ipal-industri-karet.html 4. http://geografi-geografi.blogspot.com/2011/01/pengertian-lingkungan-hidup-menurut.html 5. http://umum.kompasiana.com/2009/06/20/amdal-dan-pengelolaan-lingkungan-di-indonesia-7388.html

demokrasi antara teori dan pelaksanaanya di indonesia

DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANYA DI INDONESIA

NAMA : SUTIAWAN TRESNO
NPM : 26410765
KELAS : 2IC04


Demokrasi : Antar Teori dan Pelaksanaan di Indonesia

A. Pengantar arti makna, dan manfaat demokrasi
Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos artinya rakyat, kratos berarti pemerintah. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang perannan sangat menentukan.
Didalam The Advenced learner’s Dictiornary of Current English ( hornby, dan kawan-kawan) ditemukan bahwa dengan democracy adalah:

1) “Country whit principles of governmet in which all adult citizen share though their collected representatives
2) Country with government which encourages, and aqllows rights of citizenship such; as freedom of speech, religion, opinion,and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanted by respect for the righits of minorities,
3) Society in which there is treatment of each other by citizens as equals.”
Dari kutipan pengertian tersebut tampak bahwa, kata demokrasi meeujuk kepada konsep kehodupan Negara atau masyarakat, dimana warga Negara berhak berpartisipsi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang pipilih pemillu.
Manfaat Demokrasi
Manfaat demookrasi sebagai berikut:

i. Kesejatraan sebagai warga Negara
ii. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum
iii. Pluralisme dan kompromi
iv. Menjamin hak-hak dasar
v. Pembaruan kehidupan social

B. Nilai-nilai social
Kehidupan demokrasi tidak akan datang , melainkan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu harus ada keyakinan yang luas dimasyarakat bahwa demokrasi adalah system permerintahan yang terbaik dibandingkan dengan sistem lain.
Untuk menumbuhkan keyakinan dalam demokrasi, maka harus ada pola perilaku yang terjadi tuntunan atau norma/ nilai – nilai demokrasi yang diyakini masyarakat. Nilai – nilai dari demokrasi membutuhkan hal –hal sebagai berikut:

a. Kesadaran akan pluralism
b. Sikap jujur dan pikiran yang sehat
c. Demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat
d. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan
e. Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral
Demokrasi yang dilakukan dengan lima nilai sebagaimana disebutkan yaitu menghargai keberagaman, dilakukan dengan jujur dan menggunakan akal sehat, dilaksanakan kerjasama antar warga Negara, didasari sikap dewasa dan pertimbangan moral, maka dengan setiap keputusan dan tingkah laku akan efesian dan efektif serta pencapaian tujuan masyarakat adil dan makmur akan lebih mudah tercapai.

C. Prinsip dan Parameter Demokrasi
Suatu Negara atau pemerintah diktakan demokrasi apabila dalam efesien pemerintahannya mewujudkan prinsip –prinsip demokrasi. Menurut Robert A. dahl terdapat enam prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahaan, yaitu :
1) Adanya kontrol atau kendali atas kepuasan pemerintah
2) Adanya pemilihan yang teliti dan jujur
3) Adanya hak me,ilih dan dipilih
4) Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman
5) Adanya kebebasan mengakses informasi
6) Adanya kebebasan berserikat yang terbuka

D. Jenis –jenis Demokrasi
Demokrasi ada beberapa jenis yang disebabkan perkembangan dalam pelaksanaan diberbagai kondisi dan tempat.
1. Demokrasi Berdasarkan cara menyampaikan pendapat
a. Demokrasi langsung
b. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan
c. Demokrasi perwakilan dengan system pengawasan langsung dari rakyat
2. Demokrasi Berdasarkan Titik Perhatian atau Prioritas
a. Demokrasi formal
b. Demokrasi material
c. Demokrasi campuran
3. Berdasarkan Prinsip Ideologi
a. Demokrasi liberal
b. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar
4. Berdasarkan Wewenang dan Hubungan Antar Alat Kelengkapan Negara
a. Demokrasi sistem parlementer
Cirri –ciri pemerintahannya antara lain:
1) DPR lebih kuat dari pada pemerintahan
2) Kepala pemerintahan/kepala eksekutif disebut perdana Menteri dan memimpin kabinet dengan sejumlah menteri yang bertanggung jawab kepada DPR
3) Progam kebijkan kepala Negara cabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen
4) Kedudukan kepala Negara terpisah dari pemerintah, biasanya hanya berfungsi sebagai symbol Negara
5) Jika pemerintah dianggap tidak mampu, maka anggota DPR (parlemen) dapat meminta mosi tidak percaya kepada parlemen untuk membubarkan pemerintahan
b. Demokrasi sistem presidensial
Cirri –ciri pemerinthan yang menggunakan sistem presidensial adalah sebagai berikut:
1) Negara dikepalai presiden
2) Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat langsung atau melaluui badan perwakilan
3) Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri
4) Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan kepada presiden. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga Negara, dan tidak dapat saling membubarkan

E. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
Dalam perjalanan sejarah bangsa, sejak kemerdekaan sampai sekarang, banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat kita ambil, terutama pelaksanaan demokrasi dibidang politik, dan ada empat macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita, yaitu:
i. Demokrasi Parlementer (liberal)
ii. Demokrasi Terpimpin
iii. Demokrasi Pancasila pada Orde baru
iv. Demokrasi Langsung pada Era Orde Reformasi

F. Mengembangkan Sikap Demokrasi
Bangsa Indonesia saat ini pada Era Reformasi, sedang belajar menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Untuk mengembangkan sikap demokrasi, maka proses pembelajaran dan pendidikan akan lebih efektif bila dimulai dari dini dan dalam keluarga dan juga didunia pendidikan forma.mengembangkan sikap demokrasi lebih baik dimulai sejak usia balita (diibawah umur lima tahun) serta usia anak-anak sekolah (SD, SMP, dan SMA)untuk mengawali proses pembelajaran tentang demokrasi.
http://auros143.blogspot.com/2012/04/ringkasan-pemahaman-materi.html

TUGAS SOFTSKILL PENDIDIKAN KEWARGANEGRAAN
SUTIAWAN TRESNO
26410765
21C04

TERDIRI DARI :
1)KARAKTERISTIK WARGA NEGARA YANG DEMOKRASI
2)VISI DAN MISI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN


1) KARAKTERISTIK WARGA NEGARA YANG DEMOKRASI
Pendahuluan

Sebelum kita masuk pada pembahasan karakteristik warga negara ang demokrat, mak perlu juga kita mengkaji pengertian-pengertian dari judul diatas sehingga kita dapat lebih mudah untuk mengkajinya. Setidakny ada tiga istilah yang secara singkat akn kita paparkan dalm pendahuluan ini, yaitu pertama, tentang apa itu karakteristik, warga negara, kemudian demokrasi itu sendiri.
Karakteristik merupakan ciri khas atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Karakteristik bangsa indonesia adalah ciri khas bangsa indonesia ini. Unsur-unsur yang membedakan bangsa indonesia dengan bangsa-bangsa yang lain disebut karakteristik bangsa indonesia.
Dengan pembahasan tentang karakter warga yang demokrat ini, diharapkan warga indonesia benar-benar menjadi warga negara yang demokrat sesuai kriteria-kriteria yang akan kami bahas. Semoga pendahuluan ini bermanfaat.

Warga negara
Sebelum kita memasuki bahasan tentang karakteristik warga negara yang demokratis maka perlu kita mengetahui dan membahas sedikit tentang apa yang di maksud dengan warga negara, dan siapa saja yang menjadi warga negara indonesia. Warga negara, diartikan sebagai orang-orang yang menjadi unsur negara. Istilah in dahulu biasa disebut dengan hamba atau kawula negara. Istilah warga negara ini lebih sesuai dengan kedudukanya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah kawula negara, karena warganegara mengandung arti peserta.kemudian warga negara indonesia, ialah : bangsa indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Dalam penjelasan UUD 1945 pasal 26 ini, dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan belanda, peranakan cina, peranakan arab dan lain-lain yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Indonesia, dapat menjadi warga negara. Secara singkat, koerniatmanto S., mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Selain itu, sesuai pasal 1 UU No. 22/1958 dinyatakan bahwawarga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan atau perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi tanggal 17 agustus1945, sudah menjadi warga negara Indonesia.
Demokrasi
Setelah kita mengetahui apa itu karakteristik dan warga negara, maka kita akn membahas tentang demokrasi/demokrat. Sedangkan yang dimaksud dengan demokrasi, Kata demokrasi terkesan sangat akrab dan seakan-akan sudah dimengerti begitu saja. Dalam banyak pebincangan mulai dari yang serius sampai yang santai dimeja makan kata demokrasi itu terlontar. Namun apa dan bagaimana sebenarnya makna dan hakikatsubstansidenokrasimungkin belum sepenuhnya dimengerti dan dihayati, sehingga perbincangan tentang demokrasi bisa saja tridak menyentuh makna dan hakikat substansi serta dilakukan secara tidak demokratis. Demokrsi merupakan suatu sitem yang telah dijadikan alternatif dal berbagai tatanan aktifitas bermasyarakat dan bernegara. Sedang kata demokrasi sendiri berasal dari bahasa yunani yaitu”demos” (rakyat) dan “cratos” (kekuasaan). Sementara menurut para ahli demokrasi adalah, suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu mempunyai kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Untuk membangun suatu tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban, maka setiap warga negara haruslah memiliki karakter atau jiwa yang demokratis juga. Ada beberapa karakteristik bagi warga negara yang disebut sebagai warga yang demokrat. Yakni antara lain :

1. RASA HORMAT DAN TANGGUNG JAWAB
Sebagai warga negara yang demokratis, hendaknya memiliki rasa hormat ,sebelum mengetahui rasa hormat yang merupakan karakter masyarakat demokrasi maka kita harus mengetahiu terlebih dahulu pengertian kata hormat dalam kamus besar bahasa indonesia hormat adalah
1. menghargai (takzim, khidmat, sopan): 2 perbuatan yg menandakan rasa khidmat atau takzim (spt menyembah, menunduk )

Jadi rasa hormat adalah suatu pengakuan yang saling menghargai terhadap sesama warga negara baik dalam sifat maupun perbuatan sehingga dapat menimbulkan rasa harmonis dari berbagai perbedaan antar individu maupun warga karena pada hakikatnya kodrat manusia memiliki banyak perbedaan namun selalu saling membutuhkan sebagai makhluk sosial,dalam negara yang demokrasi khususnya di indonesia toleransi sangat diperlukan karena pluralitas serta heterogenitas baik keyakinan ,adat maupun istiadat yang begitu beragam di bumi nusantara terutama dalam konteks adanya pluralitas masyarakat Indoneesia yang terdiri dari berbagai etnis, suku, ras, keyakinan, agama, dan ideologi politik.
Selain itu, sebagai warga negara yang demokrat, seorang warganegara juga dituntut untuk turut bertanggung jawab,dalam kamus besar bahasa indonesia tanggung jawab adalah 1. 1 keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb); 2 Huk fungsi menerima pembebanan, sbg akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain;

jadi dri rasa hormat akan menimbulkan suatu tanggung jawab dan rasa hormat perlu adanya tanggung jawab dengan apa yang telah ada pada masyarakat dan dibuat sebagai aturan baik dalam hal keyakinan,ideologi politik serta adat istiadat yang berlaku sehingga akan terjadi keharmonisan hubungan antar etnis serta keteraturan dan ketertiban negara yang berdiri diatas pluralitas tersebut.
Contoh kasus :
AMBON: Perang Saudara
Februari 24, 1999
Sebelum tanggal 19 Januari, 1999, Ambon lebih dikenal sebagai pulau penghasil rempah-rempah. Pada tanggal 19 Januari, 1999, Ambon dan pulau-pulau di sekitarnya dilanda oleh perang saudara yang berkecamuk dengan dahsyat. Walaupun Ambon di kenal sebagai daerah orang Kristen di Indonesia, warga Islam di Ambon telah menikmati hidup rukun dan harmonis bersama warga Kristen. Kehidupan yang rukun dan harmonis ini ternyata berakhir dengan kehancuran yang tak dapat di kembalikan lagi seperti semula pada tanggal 19 Januari, 19999. Warga Ambon menolak kejadian ini sebagai suatu kerusuhan , mereka berkeras menyatakannya sebagai sebuah perang saudara.
Perang ini di mulai dari sebuah kejadian yang sepele. Kejadian kecil yang bersifat lokal ini dimulai ketika seorang supir taxi bertengkar / berantem dengan seorang warga Islam Ambon. Berbagai sumber berita dengan kuat mengindikasikan bahwa kesempatan ini digunakan oleh para provokator untuk memulai pengrusakan besar-besaran di Ambon dan bahkan sampai ke pulau-pulau di sekitarnya. Pola yang demikian kelihatannya muncul berulang-kali dari kasus ke kasus , di mana kejadian lokal yang sepele menjadi sesuatu yang besar dan tak terkendali yang menghancurkan semua komunitas yang ada. Kita bisa melihat pola ini di Ketapang, Kupang, kasus Poso (di mana kasus Poso ini tidak pernah di liputi oleh media, dan kejadian sekitar hari natal tahun 1998 di Sulawesi Tengah yang menghantam kota Poso, Palu dan Palopo itu sangat parah juga). Bahkan berbagai sumber berita mengisyaratkan bahwa para provokator itu di gerakkan oleh Suharto dan antek-anteknya.
Kasus Ambon ini adalah yang paling parah, daftar pertama para korban dilampirkan di tabel 1. Sejak saat itu masyarakat Ambon hidup dalam ketakutan dan banyak kejadian-kejadian kecil dimana-mana. Belum sampai tanggal 14 Februari, 1999, muncul lagi kejadian serius lainnya. Warga Kristen di Kariu di pulau Haruku di serang oleh penduduk Pelauw, Kailolo dan Ori. Sebagian besar penduduk dari tiga tempat tersebut adalah warga Islam. Menurut para saksi mata dan penelitian yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta Salawaku, kejadian tanggal 14 Februari ini lebih parah lagi di sebabkan oleh beberap hal:


2. BERSIKAP KRITIS
Makna Berpikir Kritis

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial untuk kehidupan, pekerjaan, dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan lainnya. Berpikir kritis telah lama menjadi tujuan pokok dalam pendidikan sejak 1942. Penelitian dan berbagai pendapat tentang hal itu, telah menjadi topik pembicaraan dalam sepuluh tahun terakhir ini (Patrick, 2000:1). Definisi berpikir kritis banyak dikemukakan para ahli.

Menurut Halpen (1996), berpikir kritis adalah memberdayakan keterampilan atau strategi kognitif dalam menentukan tujuan. Proses tersebut dilalui setelah menentukan tujuan, mempertimbangkan, dan mengacu langsung kepada sasaran-merupakan bentuk berpikir yang perlu dikembangkan dalam rangka memecahkan masalah, merumuskan kesimpulan, mengumpulkan berbagai kemungkinan, dan membuat keputusan ketika menggunakan semua keterampilan tersebut secara efektif dalam konteks dan tipe yang tepat. Berpikir kritis juga merupakan kegiatan mengevaluasi-mempertimbangkan kesimpulan yang akan diambil manakala menentukan beberapa faktor pendukung untuk membuat keputusan. Berpikir kritis juga biasa disebut directed thinking, sebab berpikir langsung kepada fokus yang akan dituju.

Pendapat senada dikemukakan Anggelo (1995: 6), berpikir kritis adalah mengaplikasikan rasional, kegiatan berpikir yang tinggi, yang meliputi kegiatan menganalisis, mensintesis, mengenal permasalahan dan pemecahannya, menyimpulkan, dan mengevaluasi.

Dari dua pendapat tersebut, tampak adanya persamaan dalam hal sistematika berpikir yang ternyata berproses. Berpikir kritis harus melalui beberapa tahapan untuk sampai kepada sebuah kesimpulan atau penilaian.

Penekanan kepada proses dan tahapan berpikir dilontarkan pula oleh Scriven, berpikir kritis yaitu proses intelektual yang aktif dan penuh dengan keterampilan dalam membuat pengertian atau konsep, mengaplikasikan, menganalisis, membuat sistesis, dan mengevaluasi. Semua kegiatan tersebut berdasarkan hasil observasi, pengalaman, pemikiran, pertimbangan, dan komunikasi, yang akan membimbing dalam menentukan sikap dan tindakan (Walker, 2001: 1).

Pernyataan tersebut ditegaskan kembali oleh Angelo (1995: 6), bahwa berpikir kritis harus memenuhi karakteristik kegiatan berpikir yang meliputi : analisis, sintesis, pengenalan masalah dan pemecahannya, kesimpulan, dan penilaian.

Berpikir yang ditampilkan dalam berpikir kritis sangat tertib dan sistematis. Ketertiban berpikir dalam berpikir kritis diungkapkan MCC General Education Iniatives. Menurutnya, berpikir kritis ialah sebuah proses yang menekankan kepada sikap penentuan keputusan yang sementara, memberdayakan logika yang berdasarkan inkuiri dan pemecahan masalah yang menjadi dasar dalam menilai sebuah perbuatan atau pengambilan keputusan.

Berpikir kritis merupakan salah satu proses berpikir tingkat tinggi yang dapat digunakan dalam pembentukan sistem konseptual siswa. Menurut Ennis (1985: 54), berpikir kritis adalah cara berpikir reflektif yang masuk akal atau berdasarkan nalar yang difokuskan untuk menentukan apa yang harus diyakini dan dilakukan. Warga negara yang demokratis hendaknya selalu bersikap kritis, baik terhadap kenyataan empiris (realitas soaial, budaya, dan politik) maupun terhadap kenyataan supra empiris (agama, mitologi, kepercayaan). Sikap kritis juga harus ditunjukkan pada diri sendiri. Sikap kritis pada diri sendiri itu tentu disertai sikap kritis terhadap pendapat yang berbeda. Tentu saja sikap kritis ini harus didukung oleh sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang harus dikritisi.
Contoh
Kita mulai melihat dari latar belakang pemerintah dalam menaikkan harga #BBM ini ya, sehingga kita dapat menilai layak atau tidak
pertama, kondisi lifting dan produksi minyak mentah kita.. konsumsi rata2: 1300 million barrel crude oil per day (MBCD).. sedangkan rata2 lifting minyak kita: 950 MBCD.. dari 950 itu, sekitar 395 MBCD diekspor ke luar negeri
"Lho, kenapa kok kita ekspor, padahal kebutuhan dalam negeri saja tidak mencukupi?"
Jawab: karena pemilik 395 MBCD ini bukan pemerintah, tapi perusahaan asing cem2 Exxon, BP, Chevron, dsb yg diatur dlm UU Migas
sehingga kebijakan ekspor sekitar 395 MBCD ini bukan pada pemerintah, tp spenuhnya hak perusahaan2 asing tsb
Nah, utk memenuhi defisit ini pemerintah impor BBM sekitar 340 MBCD dan minyak mentah 313 MBCD utk diolah pertamina
Shg, latar blkng 1 yg kita dapatkan adalah: bahwa kita skrg negara pengekspor dan pengimpor minyak mentah
latar belakang 2, yaitu naiknya hrg minyak dunia, yg mencapai > US$100 per barrel, dan karena kita impor #BBM, mmbebani dan tren harga minyak dunia ini wlwpun sejak 2009 agk menurun dibanding 2008, tp tren-nya naik terus
so, ltr belakang 2: hrg minyak dunia naik terus, shg membebani APBN.. (ini kata pemerintah lhhoo, bukan kata saya)
ltr blkg 3, menurut Hatta Rajasa, adlh karena subsidi #BBM selama ini tdk tepat sasaran. 53%nya utk mobil pribadi
ltr belakang: 1. kita adlh negara pengimpor BBM, 2. hrg #BBM naik terus, membebani anggaran, 3. subsidi tidak tepat sasaran
tapi apakah kita menerima mentah2 dan "legowo" atas 3 alasan pemerintah tadi? nanti dulu. kita masih punya akal utk brpkir
alasan 1: kita negara pengimpor sekaligus pengekspor minyak mentah. bukan lagi pengekspor saja dapat kita tentukan solusinya..
solusinya adalah: 1. segera lakukan diversifikasi scr massal (ke BBG atau BBN), 2. revisi UU Migas segera
skrg, alasan 2: hrg minyak dunia naik, shg membebani APBN.. haha, darimana membebani APBN?
hrg minyak dunia naik, tapi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Migas dan Pajak Penghasilan Migas juga naik terus
PNBP dari Migas, ditambah Pajak Penghasilan dari Migas, totalnya per tahun naik terus kok, liat aja APBN kita 2005 - 2012
PNBP Migas: Rp103 T (2005), Rp158 T (2006), Rp124 T (2007), Rp211 T (2008), Rp125 T (2009), Rp152 T (2010), Rp173 T (2011)..
naik apa naik tuh PNBP kita tiap tahun? :) skrg, mari kita lihat pendapatan PPh kita dari Migas..
PPh Migas: Rp35 T (2005), Rp43 T (2006), Rp44 T (2007), Rp77 T (2008), Rp50 T(2009), Rp58 T(2010), Rp65 T (2011).. naik kan?
skrg, tambahin aja PNBP migas dan pendapatan PPh migas tiap tahunnya tadi.. eng ing eng..
Total: Rp138 T(2005), Rp201 T(2006), Rp168 T(2007), Rp288 T(2008), Rp175 T(2009), Rp211 T(2010), Rp238 T(2011).. gede bgt kan?
ayo2 bandingkan dgn subsidi energi (BBM + TDL) yg diberikan tiap tahun.. jumlahnya masih jauh di bawah pendapatannya lhoo
SubsidiEnergi: Rp104 T(2005), Rp94 T(2006), Rp116 T(2007), Rp223 T(2008), Rp94 T(2009), Rp139 T(2010), Rp195 T(2011)
Jadi, mskipun hrg minyak dunia naik terus tiap tahun, Total pendapatan negara kita dari migas juga naik terus kok
Jadi, mskipun hrg minyak dunia naik terus tiap tahun, Total pendapatan negara kita dari migas juga naik terus kok
yg gila, subsidi buat energi (BBM + TDL) jauh di bawah pendapatan negara dari migas lhooo! dikemanain tuh duitnya?
mestinya, subsidi energi (BBM + TDL) sama lah dengan besaran yg didapat negara dari Migas.. itu baru memakmurkan rakyat!
membebani APBN kah? penghematan akibat #BBM naik Rp50 T, tapi BLT Rp26 T, insentif buat pengusaha angk.umum Rp5 T. cuma 19T dong?
sementara itu APBN kita bocor 10% - 50% per tahun (Agus Raharjo, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
atau APBN kita bocor 30% tiap tahun (Dr. Fuad Bawazier, Mantan Menteri Keuangan RI)
saya jadi berandai2, klo saja 10% kebocoran dapat ditangani, pemerintah bisa menghemat Rp140 T lhho!
jumlah ini jelas JAUH bgt ketimbang penghematan dari naikin hrg#BBM yg bersihnya cuma Rp11 T
bisa ga ya pemerintah mengatasi 10% kebocoran ini saja? ups, bisa ga bisa, tapi wajib dan harus! kan tugas pemerintah
jadi, jgn biarkan pemerintah manja. menghemat APBN dgn menaikkan harga #BBM itu sifat manja pemerintah
oke, sejauh ini kita telah menyimpulkan sanggahan trhdp 2 latar belakang pemerintah menaikkan harga
Skrg, kita temukan sanggahan utk ltr blkg 3: subsidi yg tidak tepat sasaran..
Sblm membahas apakah subsidi #BBM ga boleh utk org kaya, mari kita tanya, apakah subsidi utk org kaya ga boleh? :)
Mari kita lihat sejarah historis mengenai kasus BLBI, Century, ataupun kebijakan Tax Holiday.. #BBM
Skandal dana BLBI (1997) pemerintah melalui Bank Indonesia memberikan bantuan dalam bentuk obligasi rekapitalisasi Rp645T Dari jumlah tesebut, sebesar Rp144,54 triliun dalam bentuk obligasi BLBI.
Obligasi ini dlm bentuk SUN, dcicil selama 30 thn sejak 2003. Hingga skrg pemerintah masih “menyicil” sisa ini hingga 2033.
BLBI adalah salah satu bentuk “subsidi” yang bukan untuk orang miskin..
Skrg, kita beralih ke kasus Century thn 2009..
dlm kasus Century, pemerintah menggelontorkan Rp6,7 T buat pemilik bank-nya.. ini utk org kaya kan?
Sekarang, kita bahas mengenai Tax Holiday.. Tax Holiday adalah bentuk “subsidi” untuk orang yang tidak miskin..
Bentuk Tax Holiday berupa penghapusan sementara kewajiban PPh Badan selama 5 – 10 tahun utk bbrp sktor industri..
PPh dikurangi dari 10-28%, menjadi 0%..
Lagi ah: kasus BLBI, Century, dan kebijakan Tax Holiday adlh contoh bhw "subsidi" jg boleh diberikan pada orang kaya..
Klo hal itu boleh, knp subsidi energi (BBM + TDL) ga boleh juga utk org kaya? -_-' mabet lah pemerintah.. :
Oke, jadi dapet ya sanggahan2 thp latar belakang pemerintah mengurangi subsidi energi (yg berdampak pada naik hrg BBM + TDL)
ulang lagi: 1. klo ga mau impor minyak, segerakan diversifikasi energi, 2. segera revisi UU migas utk mmbuat negara berdaulat
3. PNBP dan PPh dari Migas sudah mencukupi untuk menutupi kebutuhan subsidi
4. PNBP dan PPh Migas menunjukkan tren naik tiap tahun, sehingga tidak ada alasan untuk “harga minyak dunia naik tiap tahun”
5. Proporsi Subsidi ENERGI thd APBN di bawah proporsi PENDAPATAN NEGARA dari MIGAS thd APBN.. #
6. Penghematan Subsidi Rp50T, namun BLT Rp26T, insentif pemilik angk umum Rp5T.. <-- mabet -_-' 7. Hanya demi menghemat Rp50 T, pemerintah memilih mengurangi subsidi untuk rakyat, pdhal APBN bocor rata-rata 30% tiap tahun! 8. Dengan APBN 2012 hampir Rp1400T, maka bocornya hampir Rp420T Dr sjrh mengenai BLBI, Century, & Tax Holiday, kita dpt mngmbil ksimpln bahwa subsidi juga bisa diberikan kepada orang kaya.. 9. Dr sjrh mengenai BLBI, Century, & Tax Holiday, dpt diambil ksimpln bahwa subsidi juga bisa diberikan kepada orang kaya.. 10. Sehingga alasan subsidi tidak tepat sasaran tidak dapat diterima.. Nah.. yg barusan kita bahas adalah alasan2 "otak kiri".. skrg kita bahas alasan "otak kanan" yg pertama, mengenai Letter of Intent (LOI) dgn IMF.. hehe asik nih.. "To achieve this objective, the government intends to adjust administered prices of petroleum products.." "and electricity before the next fiscal year, with a view to eliminating subsidies for these products.." itu kata-kata yg ada di LOI antara indonesia dgn IMF.. ada di point nomor 12. silakan di cek.. Jadi emang kebijakan mengurangi subsidi BBM ini adalah pesanan asing, jelas bgt! masih ingat PUTUSAN PERKARA NOMOR 002/PUU-I/2003 oleh Mahkamah Konstitusi? intinya menyerahkan harga energi kepada harga pasar = melanggar konstitusi :) begitu juga dgn tgg jawab sosial pemerintah thd golongan trtentu, hal ini inkonstitusional.. karena subsidi BBM ini adlh tgg jwb sosial terhadap semua golongan! namanya juga menguasai hjt hidup org byk.. Sehingga, dari pembahasan panjang kita mengenai #BBM ini, sy mengusulkan beberapa sikap.. 1. Menolak kenaikan harga BBM 2. Menolak pengurangan subsidi#BBM 3. Menuntut pemerintah segera menuntaskan kasus kebocoran anggaran yang terjadi tiap tahun untuk menutup subsidi 4. Menuntut pemerintah untuk segera mengembangkan energi altrntif & menyiapkan infrastrukturnya tanpa mengurangi subsidi 5. Menuntut pemerintah untuk segera mengembangkan sarana transportasi massal yang handal.. 6. Menuntut DPR segera merealisasikan Revisi UU Migas yang sesuai amanat konstitusi.. 7. Menolak skema BLSM yang direncanakan pemerintah.. Dari ulasan di atas dapat disimpulkan ketidakefektivan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Nah, jadi sekarang sudah jelas bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menanggapi kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
3.MEMBUKA DISKUSI DAN DIALOG
Perbedaan pendapat dan pandangan serta perilaku merupakan realitas empirik yang pasti terjadi di ditengah komunitas warga negara, apalagi ditengah komunitas masyarakat yang plural dan multi etnik. Untuk meminimalisasikan konflik yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut, maka membuka ruang untuk berdikusi dan berdialog merupakan salah satu solusi yang bisa digunakan. Oleh karenanya, sikap membuka diri untuk berdialog dan diskusi merupakan salah satu ciri sikap warga negara yang demokrat.
Contoh kasus
jakarta (ANTARA News) - Sidang paripurna DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat malam, membahas rencana penaikan harga BBM bersubsidi berlangsung dalam suasana hujan interupsi dan cukup panas. Fraksi PKS tegas menolak keinginan pemerintah menaikkan harga BBM itu.
Marzuki Alie, Ketua DPR, yang memimpin sidang berkali-kali menjelaskan dua opsi yang akan dibawa dalam mekanisme voting untuk menghasilkan keputusan. Opsi pertama adalah ayat 6 pasal 7 UU APBN 2012 tetap diberlakukan; sedang opsi kedua adalah menambahkan ayat 6(a) dalam pasal 7 UU APBN 2012 itu.
Ayat dan pasal undang-undang inilah yang menjadi pangkal masalah pemberlakuan atau tidak jadi memberlakukan penaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah berdasarkan persetujuan DPR.
Belasan anggota DPR sampai harus maju ke depan meja pimpinan sidang untuk menyampaikan keberatannya jika sidang paripurna langsung melaju ke tahap voting menuju pengambilan keputusan.
Dari seluruh fraksi di DPR, Fraksi Demokrat berkali-kali menyatakan siap menuju voting. Ke-148 anggotanya di DPR menyatakan diri siap.
Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani, dalam interupsi sebelum voting dilaksanakan, menegaskan opsi kedualah yang dibawa ke dalam mekanisme voting. Hal itu menjadi perhatian para hadirin yang memenuhi kuorum sidang.
Hingga pukul 11.59 WIB, keputusan membawa hal ini ke dalam mekanisme voting belum disepakati hadirin sidang paripurna DPR itu. Malah situasi semakin memanas.

4.BERSIFAT TERBUKA
Sikap terbuka merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan sesama manusia, termasuk rasa menghargai terhadap hal-hal yang tidak biasa atau baru serta pada hal-hal yang mungkin asing. Sikap terbuka yang didasarkan atas kesadaran akan pluralisme dan keterbatasan diri akan melahirkan kemampuan untuk menahan diri dan tidak secepatnya menjatuhkan penilaian dan pilihan.
5. RASIONAL
Bagi warga negara yang demokrat, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional adalah sesuatu hal yang harus dilakukan. Keputusan-keputusan yang diambil secara rasional akan mengantarkan sikap yang logis yang ditampilkan oleh warga negara. Sementara, sikap dan keputusan yang diambil secara tidak rasional akan membawa implikasi emosional dan cenderung egois. Masalah-masalah yang terjadi di lingkungan warga negara, baik persoalan plitik, budaya, sosial, dan sebagainya, sebaiknya dilakukan dengan keputusan-keputusan yang rasional.
6. ADIL
Sebagai warga negara yang demokrat, tidak ada tujuan baik, yang patut diwujudkan dengan cara-cara yang tidak adil. Penggunaan cara-cara yang tidak adil merupakan bentuk pelanggaran hak asasi dari orang yang diperlakukan tidak adil., dengan semangat keadilan, maka tujuan-tujuan bersama bukanlah suatu yang didektekan akan tetapi ditawarkan. Mayoritas suara bukanlah diatur tetapi diperoleh.
7. JUJUR
Memiliki sifat dan sikap yang jujur bagi warga negara merupakan sesuatu yang mutlak. Kejujuran merupakan kunci bagi terciptanya keselarasan dan keharmonisan hubungan antar warga negara. Sikap jujur bisa diterapkan disegala sektor, baik politik, sosial, dan sebagainya. Kejujuran politik adalah bahwa, kesejahteraan warga negara merupakan tujuan yang ingin dicapai, yaitu kesejahteraan dari masyarakat yang memilih para politisi. Ketidak jujuran politik adalah seorang politisi mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau mencari keuntungan demi partainya, karena partai itu penting bagi kedududukanya.
Beberapa karakteristik warga yang demokrat diatas, merupakan sikap dan sifat yang seharusnya melekat pada seorang warga negara. Hal ini akan menampilkan sosok warga negara yang otonom, yakni mampu mempengarui dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ditingkat lokal secara mandiri. Sebagai warga negara yang otonom, ia mempunyai karakteristik lanjutan sebagai berikut :
• Memiliki kemandirian. Mandiri berarti tidak mudah dipengaruhi atau dimobilisasi, teguh pendirian, dan bersikap kritis pada segenap keputusan publik.
• Memiliki tanggung jawab pribadi, politik, dan ekonomi sebagai warga negara, khususnya dilingkungan masyarakat yang terkecil seperti RT, RW, Desa, dan seterusnya. Atau juga dilingkungan sekolah dan perguruan tinggi.
• Menghargai martabat manusia dan dan kehormatan pribadi. Menghargai berarti menghormati hak-hak asasi dan privasi pribadi setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, golongan, ataupun warga negara yang lain.
• Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap yang santun. Warga negara yang otonom secara efektif mampu mempengarui dan berpartisipasi dalam proses-proses pengambilan kebijakan pada level sosial yang paling kecil dan lokal, misalnya dalam rapat kepanitiaan, pertemuanrukun warta, termasuk juga mengawasi kinerja dan kebijakan parlemen dan pemerintahan.
• Mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat. Tidak ada demokrasi tanpa aturan hukum dan konstitusi. Tanpa konstitusi, demokrasi akan menjadi anarkhi. Karena itu, warga negara yang otonom harus melakukan empat hal untuk mewujudkan demokrasi konstitusional, yaitu :
a. menciptakan kultur tat hukum yang sehat dan aktif. (culture of law).
b. Ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif. (process of low making).
c. Mendukung pembuatan-pembuatan materi-materi hukum yang responsif. (content of law).
d. Ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab(structure of low).

• 2. apa yang saudara ketahui tentang visi dan misi?
Jawaban:
sebelum mengetahui visi dan misi pendidikan kewarganegaraan pengertian visi adalah suatu cita-cita atau seseatu yang akan digapai sedangkan isi adalah bagaimana mewujudkan cita-cita tersebut melalui berbagai cara
Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No. 43 / Dikti / Kep / 2006, terdapat visi dan misi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut:
1. Visi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa mementapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religiuus, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan bangsanya.visi pendidikan ini snagat diperlukan dalm era globalisasi yang menuutut persaingan secara global namun tiadak melupakan kodrat kita sebagai makhluk tuhan atau religius karena akan menjadikan pedoman atau sandaran seorang intelektual dari ketamakan sehingga para intelektual akan memiliki sifat yang beradap dan berprikemanusiaan sehingga dari apa yg telah di gapai mereka tidak akan melupakan tanah airleleuhur mereka sehingga timbul kcintaan terhadap tanah air dan berguna akan kemajuan bangsa dan negara indonesia dalam menghadapai persainagan globalisasi.
2. Misi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air da;lam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.
Selain visi dan misi tersebut di atas pendidikan kewarganegaran mempunyai tujuan umum dan khusus:
a. Tujuan Umum
Untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.
b. Tujuan Khusus
1. Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan akan hak dan kewajiban secara santun, jujur, demokratis serta ikhlas sebagai WNI terdidik dan bertanggung jawab.
2. Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
3. Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.